Pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merancang program ambisius pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan hunian di Indonesia.
Dalam rencana ini, 2 juta unit akan dibangun di daerah perdesaan dan 1 juta unit di kawasan perkotaan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap backlog atau kekurangan rumah yang menjadi permasalahan mendasar di Indonesia.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta rumah tangga, sementara sebanyak 26,9 juta rumah tangga belum memiliki akses ke hunian yang layak. Tantangan ini yang coba diatasi oleh pemerintah Prabowo-Gibran melalui kebijakan ini.
Tantangan dalam Program Perumahan di Indonesia
Meski memiliki tujuan mulia, pelaksanaan program perumahan ini tidak bebas dari kendala. Permasalahan seperti harga rumah yang terus meningkat, lokasi yang kurang strategis, dan kualitas bangunan yang sering kali tidak memadai menjadi isu utama.
Selain itu, lonjakan harga properti dalam waktu singkat turut membebani konsumen, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tujuan Program 3 Juta Rumah per Tahun
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Boni Minnang, pada 22 Oktober 2024, menyatakan bahwa program ini bertujuan membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan memiliki rumah sebagai aset. Kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Satgas Perumahan, yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo dan melibatkan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, sedang menyusun rekomendasi kebijakan di sektor perumahan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo.
Satgas Perumahan akan melakukan pendampingan selama enam bulan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah ini berjalan efektif. Proses ini dimulai dengan memperbarui data dan kriteria penerima manfaat yang berfokus pada masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembiayaan Rumah Terjangkau
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,775 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Dana ini ditujukan untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebanyak 220.000 unit, yang diharapkan dapat membantu mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga 2,8 persen.
Heru Pudyo Nugroho, komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), menyatakan bahwa terdapat beberapa alternatif kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
Opsi-opsi ini meliputi skema tiering suku bunga, pembatasan masa subsidi, dan pengembangan dana perumahan yang dikelola melalui investasi.
Lebih jauh, pemerintah juga berupaya menarik pendanaan non-APBN melalui skema blended financing untuk mendukung program Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP).
Skema ini diharapkan dapat menggaet pendanaan internasional guna mendukung pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Harapan untuk Mengatasi Kekurangan Hunian
Program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan hunian yang selama ini dialami masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah, investor, dan sektor perbankan, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming berkomitmen untuk memberikan akses perumahan yang lebih layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Cari tahu informasi atau artikel lainnya seputar program rumah gratis di bawah kepemimpinan Prabowo – Gibran hanya di fakta.com. Semoga bermanfaat!
Posting Komentar untuk "Program Pembangunan 3 Juta Rumah per Tahun: Solusi Pemerintah untuk Atasi Kekurangan Hunian"